Semarang, Gojateng.com — Slogan terbaru Jawa Tengah saat ini adalah Ngopeni Nglakoni, yang diperkenalkan era kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi. Slogan ini menggantikan slogan lama Jateng Gayeng era Ganjar Pranowo. Namun, apa sebenarnya makna dari Ngopeni Nglakoni menurut filosofi Jawa? Simak ulasan berikut ini.

Dalam tradisi panjang masyarakat Jawa, nilai kehidupan tidak hanya diajarkan melalui institusi formal, melainkan melalui ungkapan, pepatah, dan filosofi sehari-hari yang diwariskan dari generasi ke generasi. Filosofi ini menjadi cerminan batin mengenai bagaimana orang Jawa menempatkan diri di tengah keluarga, masyarakat, dan alam.

Salah satu filosofi yang paling sarat makna adalah ngopeni ngelakoni, sebuah ungkapan yang tampak sederhana tetapi sesungguhnya menyimpan pandangan dunia yang mendalam. Ungkapan ini membawa rangkuman nilai yang menuntun cara berpikir, cara bekerja, dan cara masyarakat Jawa memahami perjalanan hidup. Pemaknaan atas ungkapan tersebut tidak hanya relevan dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga mengandung potensi filosofis untuk dijadikan landasan pembangunan daerah pada era modern.

Dalam khazanah budaya Jawa, ungkapan filosofis sering kali mengandung dua dimensi: dimensi batin dan dimensi laku. Dimensi batin merujuk pada kesadaran, niat, dan rasa; sementara dimensi laku merujuk pada tindakan yang lahir dari kesadaran tersebut.
Filosofi ngopeni ngelakoni menggabungkan kedua dimensi itu. Ia menjadi wujud keselarasan antara merawat dan menjalankan, antara menjaga kehidupan dan bergerak maju. Pandangan ini sudah dikenal sejak lama dalam kebudayaan Jawa, yang menempatkan harmoni sebagai pusat etika sosial dan moralitas hidup.

Untuk memahami makna “ngopeni”, kita dapat mengacu pada literatur filsafat dan budaya Jawa. Ngopeni bukan sekadar berarti memelihara dalam arti fisik atau material. Dalam cara pandang Jawa, ngopeni mencakup tindakan merawat secara menyeluruh, baik lahir maupun batin, agar sesuatu tetap tumbuh, lestari, dan tidak kehilangan substansi.

Magnis-Suseno menjelaskan bahwa tindakan orang Jawa yang ideal adalah tindakan yang “halus”, yang menempatkan kepedulian dan kesadaran moral sebagai landasan perilaku. Merawat, dalam hal ini, mengandung dimensi kehadiran total: perhatian, ketelatenan, rasa memiliki, dan tanggung jawab.

Di banyak komunitas pedesaan Jawa, petani mengopeni sawahnya bukan hanya dengan memberi air atau pupuk, tetapi dengan membaca tanda-tanda alam, memahami siklus musim, dan menyelaraskan ritme hidup dengan ritme tanah. Dalam konteks keluarga, seorang ibu mengopeni anaknya melalui perhatian batin yang konstan, sebuah kehadiran emosional yang tidak bisa diukur semata oleh kebutuhan material.

Bahkan dalam tradisi spiritual, orang Jawa memahami pentingnya ngopeni jiwa: suatu proses merawat kesadaran batin, menjaga keseimbangan emosi, serta tidak membiarkan diri terseret oleh gejolak dunia luar. Banyak perilaku sosial Jawa ditopang oleh ideal tentang ketenangan batin (inner peace) dan harmoni sosial.

Makna ngopeni juga terlihat dalam etika kerja masyarakat Jawa, khususnya dalam konteks hubungan sosial yang menekankan solidaritas dan keberlanjutan. Sikap gotong royong, tenggang rasa, dan keinginan menjaga keseimbangan sosial bukanlah sekadar ritual, melainkan praktik ngopeni dalam tatanan masyarakat. Dalam pembangunan modern, nilai ini dapat diterjemahkan sebagai prinsip keberlanjutan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik yang manusiawi.

Sementara itu, istilah ngelakoni membawa dimensi tindakan dan komitmen. Ngelakoni tidak hanya berarti melakukan, melainkan menjalani sesuatu dengan kesadaran penuh. Dalam banyak teks klasik Jawa maupun etnografi kontemporer, ngelakoni dipahami sebagai bentuk pengabdian pada peran dan tanggung jawab seseorang. Orang Jawa memiliki pepatah “urip iku lakon”, yang menegaskan bahwa hidup adalah peran yang harus dijalani dengan tekun dan penuh kesadaran.

Ngelakoni menuntut ketabahan, ketekunan, dan konsistensi. Ia adalah bentuk kesediaan untuk menghadapi tantangan hidup tanpa meninggalkan kewajiban moral.

Apabila kita memahami nilai ngelakoni dalam konteks pembangunan, ia dapat diterjemahkan sebagai orientasi pada tindakan nyata, penyelesaian tugas secara tuntas, serta komitmen untuk menjalankan peran secara bertanggung jawab. Prinsip ini relevan dalam tata kelola pemerintahan modern, yang membutuhkan birokrasi dengan integritas, konsistensi kebijakan, serta kesediaan untuk bekerja secara operasional dan bukan hanya konseptual. Moertono, dalam kajiannya mengenai konsep kekuasaan Jawa, menekankan bahwa kepemimpinan Jawa tradisional selalu menekankan dimensi pengabdian dan tindakan nyata sebagai bagian dari etika kepemimpinan.

Ketika kedua konsep tersebut—ngopeni dan ngelakoni—digabungkan, terbentuklah prinsip keseimbangan yang sangat khas dalam budaya Jawa. Keduanya membentuk suatu paradigma bahwa merawat dan menjalankan harus berjalan beriringan. Ngopeni tanpa ngelakoni akan menjadi kepedulian tanpa implementasi, sementara ngelakoni tanpa ngopeni akan menjadi tindakan tanpa arah moral yang jelas. Orang Jawa menempatkan harmoni sebagai pusat kehidupan sosial; karena itu, kedua prinsip ini menjadi pilar penyokong harmoni tersebut.

Dengan demikian, filosofi “ngopeni ngelakoni” melampaui sekadar ungkapan; ia merupakan pandangan dunia yang telah diinternalisasi oleh masyarakat Jawa selama berabad-abad.

Relevansi filosofi ini semakin penting ketika diterapkan dalam konteks pembangunan Jawa Tengah. Provinsi ini berada dalam fase penting dalam perjalanan pembangunannya, yakni antara menjaga kekuatan sosial budaya serta mengejar akselerasi ekonomi dan modernisasi. Dengan jumlah penduduk besar, tingginya dinamika urbanisasi, pertumbuhan industri, dan tantangan ketimpangan wilayah, Jawa Tengah membutuhkan prinsip pembangunan yang tidak hanya mengandalkan indikator ekonomi, tetapi juga nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Di sinilah filosofi ngopeni ngelakoni mendapatkan aktualisasinya.

Ketika jargon ini diangkat sebagai arah pembangunan Jawa Tengah, ia bukan sekadar menjadi slogan atau citra komunikasi publik. Ngopeni ngelakoni menjadi prinsip etis sekaligus operasional. Dari segi ngopeni, pemerintah menegaskan pentingnya pelayanan publik yang mengutamakan manusia, menjaga kesejahteraan kelompok rentan, merawat lingkungan, serta memelihara nilai-nilai sosial budaya. Dari segi ngelakoni, pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan kerja nyata, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, mendorong produktivitas UMKM, serta memastikan bahwa setiap rencana pembangunan benar-benar dilaksanakan.

Kekuatan jargon ini terletak pada kemampuannya menjembatani nilai budaya dan pembangunan modern. Ia mampu menyerap berbagai sektor dan peran: dari seorang guru yang mengopeni muridnya sambil ngelakoni tugas profesional; petani yang mengopeni tanah sambil ngelakoni inovasi pertanian; hingga birokrat yang mengopeni masyarakat sembari ngelakoni reformasi birokrasi. Filosofi ini begitu fleksibel, sehingga dapat hidup dalam dinamika sosial masyarakat Jawa Tengah tanpa kehilangan esensinya.

Dalam kajian antropologi dan politik Jawa, banyak peneliti menekankan bahwa tata nilai, tata sosial, dan tata laku menjadi pilar budaya Jawa yang membentuk orientasi masyarakat terhadap harmoni dan keseimbangan. Prinsip ngopeni ngelakoni adalah pengejawantahan dari ketiga pilar tersebut. Nilai ini menyeimbangkan peran manusia sebagai pelindung, pelaku, dan pewujud kehidupan bersama. Koentjaraningrat menegaskan bahwa masyarakat Jawa menempatkan hubungan antarmanusia dan keseimbangan sosial sebagai bagian paling fundamental dari struktur budaya mereka.

Karena itu, ketika prinsip ini dibawa ke ranah pembangunan daerah, ia tidak terasa asing, melainkan sangat kontekstual. Pemahaman mengenai akar filosofi “ngopeni ngelakoni” sebagai dasar untuk membaca arah pembangunan Jawa Tengah ke depan. Ia berfungsi sebagai fondasi konseptual bagi pembahasan di bagian berikutnya, yang akan menelusuri bagaimana nilai ini hidup dalam keseharian masyarakat serta bagaimana ia dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang efektif dan manusiawi.

Dengan memahami akarnya, kita dapat melihat bahwa jargon ini bukan sebatas pilihan kata, melainkan pengejawantahan nilai budaya yang sangat dalam, yang kemudian diperluas maknanya menjadi kerangka pembangunan daerah. (*)