Liberaliasi ini bertujuan untuk membuka peluang bagi investasi swasta, namun juga dapat menyebabkan ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan.

Kapitalisasi kesehatan memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk mengambil alih fasilitas kesehatan, yang dapat mengarah pada dominasi pasar oleh segelintir pemain besar, dan berpotensi mengurangi peran serta fasilitas kesehatan publik dan memperbesar kesenjangan dalam layanan kesehatan.

Pengesahan UU Omnibus Law Kesehatan berpotensi membawa dampak negatif yang signifikan terhadap sektor kesehatan di Indonesia.

Baca Juga: Preman Birokrasi Berjubah Menkes, Mengatasi Bullying dengan Bullying dan Framing...

Pertama, pengurangan akses dan kualitas layanan kesehatan, dimana kartelisasi dan dominasi pasar oleh entitas besar dapat mengurangi kompetisi, yang mungkin mengakibatkan penurunan kualitas layanan dan aksesibilitas bagi masyarakat.

Kartelisasi dan dominasi oleh entitas besar cenderung memprioritaskan layanan untuk segmen pasar yang lebih mampu, sementara layanan untuk masyarakat miskin bisa terabaikan.

Kedua, kenaikan harga layanan kesehatan. Dengan adanya konsolidasi pasar, entitas besar dapat menetapkan harga layanan dan produk kesehatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat membebani masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah, dan meningkatkan ketergantungan pada fasilitas kesehatan yang mungkin tidak terjangkau.

Baca Juga: Middle Class Income Trap, Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045...