Tudingan ini semakin memperkuat dugaan bahwa Kemenkes secara sengaja menggunakan kasus kematian ini untuk menekan akademisi yang menolak UU Omnibus Law Kesehatan.

Ambisi Liberaliasi dan Kapitalisasi Kesehatan

Untuk diketahui, UU Omnibus Law Kesehatan dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait organisasi keprofesian baik kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan dan apoteker. Dalam UU ini, 9 undang-undang yang terkait keprofesian dan kesehatan dihilangkan.

Baca Juga: Asal-usul Panggilan Gus, Jejak Tradisi Perdikan dan Sinkretisme Budaya Jawa...

Selain itu, uu Omnibus Law dinilai memberikan landasan hukum terjadinya liberalisasi dan kapitalisasi sektor kesehatan di Indonesia.

Menteri Kesehatan terlihat memiliki ambisi untuk memperkenalkan investasi besar dari dalam dan luar negeri ke sektor kesehatan, mengubah dinamika pasar, dan mengarahkan kebijakan kesehatan menuju model komersial.

Dengan adanya kebijakan ini, entitas besar, baik domestik maupun asing, akan lebih mudah berinvestasi, mengakuisisi fasilitas kesehatan, dan mengendalikan pasar.

Baca Juga: PPDS Anestesi Undip Jadi Korban Ambisi Liberalisasi dan Kapitalisasi Sektor Kesehatan...