“Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Penerbit OCCRP Drew Sullivan.

"Namun, jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan bahwa masyarakat sedang mengawasi, dan mereka peduli. Kami juga akan terus mengawasi," imbuhnya.

Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan global. Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan.

Baca Juga: Batas Usia Pensiun Pekerja Di Indonesia Naik Jadi 59 Tahun Mulai 2025...

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Era Jokowi

Masuknya Jokowi dalam daftar finalis Person of the Year 2024 versi OCCRP menimbulkan perdebatan di media sosial. Beberapa pihak melihatnya sebagai cerminan dari persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi selama masa kepemimpinannya.

Untuk diketahui, selama dekade kepemimpinan Jokowi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami fluktuasi. Pada 2014, IPK Indonesia berada di angka 34. Indeks ini sempat membaik pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 40 pada 2019. Namun, setelah itu, IPK Indonesia kembali menurun, mencapai angka 34 pada 2022 dan 2023, sama dengan nilai saat Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden. (*)

Baca Juga: Brasil Umumkan Indonesia Resmi Sebagai Anggota Penuh BRICS...