Direktur rumah sakit seharusnya memiliki peran lebih besar dalam menilai kompetensi tenaga kesehatan berdasarkan praktik sehari-hari. Jika seorang dokter sudah terbukti kompeten dan berpengalaman dalam menangani pasien, penilaian langsung dari atasan atau rekan sejawat seharusnya lebih diutamakan daripada sekadar jumlah SKP yang dikumpulkan.

Reformasi yang Diperlukan
Kementerian Kesehatan perlu mempertimbangkan reformasi dalam sistem SKP untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembaruan ilmu dan kenyataan praktik di lapangan. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

Evaluasi dan Penyesuaian Jumlah SKP: Meninjau kembali jumlah SKP yang diperlukan dan mempertimbangkan pengurangan untuk tenaga kesehatan yang sudah berpengalaman.

Baca Juga: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Akui Pentingnya Pengobatan Tradisional...

Fleksibilitas dalam Pemenuhan SKP: Memberikan fleksibilitas dalam cara memperoleh SKP, seperti melalui penilaian langsung oleh atasan atau bukti praktik klinis.

Pengakuan Kompetensi Praktik: Memastikan bahwa kompetensi yang diperoleh melalui praktik sehari-hari diakui dan dihargai setara dengan kegiatan pendidikan formal.

Sistem Penilaian yang Komprehensif: Mengembangkan sistem penilaian yang tidak hanya berbasis pada jumlah SKP tetapi juga pada kualitas pelayanan dan kompetensi klinis yang terbukti.

Baca Juga: Menteri Kesehatan Akui, BPJS Belum Mampu Menanggung 100 Persen Biaya Pengobatan...